Keputusan ini disambut positif oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyatakan harapannya agar pemerintah segera membelanjakan anggaran yang telah dibuka.

“Kita betul-betul kabar itu nyata, dengan kembalinya kementerian menggunakan fasilitas kami. Hingga kami bisa terangkat, dan karyawan kami yang unpaid leave bisa kami panggil lagi,” ujarnya, Jumat (2/5/2025).

Deddy menjelaskan bahwa banyak hotel terpaksa merumahkan karyawan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

“Berat untuk operasional, otomatis akan kita panggil sekitar 5.800-an orang itu. Tapi kan keran (blokir) kan tidak langsung reservasi, tapi perlu proses. Kami masih nunggu kementerian menggunakan MICE-nya,” tambahnya.

Ia juga meminta agar pemerintah segera melakukan belanja dan reservasi di hotel-hotel yang dikelola oleh anggotanya.

“Saya minta segera dibelanjakan, dan reservasi di hotel kami,” tegas Deddy.